INFORMASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

INFORMASI PENDAFTARAN

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PRIVINSI DKI JAKARTA

 

 

 

DASAR HUKUM PELAYANAN MASYARAKAT

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DI DKI JAKARTA

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, tentang Kewarganaegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-undang No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi  Kependudukan
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Pergub No. 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil   

AKTA KELAHIRAN

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter Bidan/Pilot/Nahkoda
2. Asli dan Fotokopi Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
3. Fotokopi KTP dan KK Orang Tua;
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
5. Nama dan Identitas Saksi Kelahiran
6. Fotokopi Paspor/SKTT bagi WNA

PENDAFTARAN MENJADI PENDUDUK DKI JAKARTA

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil;
2. BiodataPenduduk WNI dari daerah asal;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
4. Surat Keterangan Bekerja;
5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi;
6. Surat Keterangan Jaminan Tempat Tinggal;
7. Fotokopi KTP dan KK Penjamin;
8. Fotokopi Akta Kelahiran;
9. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan
10. Pengantar RT/RW.

 

PROSES

• Pemohon mengajukan permohonan pindah datang ke kelurahan dengan membawa persyaratan
• Lurah menerbitkan Formulir Pinda Datang Pemohon menereuskan Formulir Pindah Datang ke Kecamatan selanjutnya ke Suku Dinas
• Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang untuk proses penerbitan KK dan KTP di Kelurahan
• Mengisi Form F1.01

 

KARTU KELUARGA

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Biodata Penduduk
3. KK Lama
4. Fotokopi Akta Perkawinan/Akta Nikah
5. Fotokopi   Izin Tinggal tetap bagi orang asing
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari luar negeri

SANKSI ADMINISTRATIF SESUAI UU NO.23/2006

Pasal 93

Setiap penduduk dengan sengaja memalsukan surat dan /atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satuKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1)  atau untuk memeiliki KTP lebid dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)